Gejolak harga sejumlah komoditas pangan terjadi hampir bersamaan. Sejumlah pihak mewaspadai akan ketahanan pangan dan menganggap Indonesia sangat bergantung menggunakan impor.
Klaim soal swasembada pangan yg kerap digembor-gemborkan Kementerian Pertanian pun dipertanyakan. Kementerian Pertanian diminta berfokus membenahi produksi komoditas pangan di dalam negeri.
Anggota Komisi IV dpr RI Firman Subagyo berkata, parlemen telah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah khususnya Kementan soal pentingnya produksi pangan buat ketahanan pangan nasional. Bahkan, sebelum pandemi serta pertarungan Rusia – Ukraina yg menghasilkan harga komoditas pangan terdongkrak.
“Inikan selalu sebagai satu kontroversi. jikalau mengatakan produksi pangan baik kenapa Indonesia mesti mengimpor. Ini yg wajib dinilai,” papar Firman dalam rilis, Senin (7/3).
Firman juga berharap surplus Indonesia wajib diimbangi dengan ketersediaan barang. “kalau memang ada surplus, barangnya ada dimana? mari kita cek serta lihat secara beserta-sama. kita tak cukup hanya dengan statemen,” tegas beliau.
Melihat hal ini, Firman pun mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian yg seharusnya fokus mengamankan produksi pangan. “jika kita tidak menyiapkan diri sebaik-baiknya maka akan timbul dua krisis akbar pada global ini yaitu krisis tenaga dan juga krisis pangan,” istilah dia.
Firman melihat, produksi pangan Indonesia belum bisa diperlukan. menurut dia, buat mencapai swasembada pengan memang bukan masalah mudah. tapi, Indonesia wajib mempersiapkan menggunakan maksimal . Langkah yg seharusnya dilakukan pemerintah, dari Firman, merupakan menginventaris semua huma yg memungkinkan buat digunakan menjadi huma produksi pangan.
“Ukurannya sangat sederhana. jikalau 2019 yg lalu, anggaran Kementerian Pertanian lebih kurang Rp 6 triliun, kini sudah puluhan triliun,” papar Firman. beliau berharap menggunakan anggaran puluhan triliun tadi, Kementerian Pangan wajib mempunyai hasil produksi pangan. menurut beliau, Jika sampai sekarang masih impor, berarti itu kegagalan serta miss management.
Sebelumnya, PBB jua sempat merilis pentingnya mengantisipasi kebutuhan pangan, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yg terus meningkat signifikan. Negara dengan jumlah penduduk yang besar mirip Indonesia pun diminta bersiap sebab diyakini akan lebih mencicipi dampaknya. “Kita tidak boleh bergantung pada negara lain karena impor,” harap Firman.
pengajar besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas pun menuturkan, gejolak kenaikan harga sejumlah komoditas yang terjadi belakangan, lebih banyak terjadi akibat faktor dari perdagangan komoditas secara dunia. Kenaikan harga makin terasa mengingat buat komoditas pangan, Indonesia sangat mengandalkan pasokan impor.
“tepung terigu, bawang putih hampir 100% impor, kedelai 97% impor, gula 70% impor, daging lebih berasal 50% impor. saat harga dunia naik setelah pandemi, absolut kita akan kena dampak,” ujar Dwi yang juga menjabat sebagai koordinator Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI).
Dwi pun berkata Jika kerentanan akan ketahanan pangan makin mengembang sesudah melihat sejumlah peristiwa yang tidak terprediksi serta pada luar kemampuan pemerintah buat mengontrolnya. beliau mencontohkan hal ini terjadi di komoditas kedelai yg harganya datang-datang melonjak karena turunnya produksi global.
tidak hanya harga kedelai yg naik, harga minyak nabati lainnya, seperti minyak sawit, pun ikut terkerek naik. Idealnya, kebutuhan pangan pada negeri bisa dipenuhi sang petani dalam negeri. tetapi, Dwi menyebut, hal ini sangat sulit terjadi sebab tingginya perbedaan harga pangan produsi dalam negeri dengan produk impor.
Dwi melihat, upaya peningkatan produksi dalam negeri terutama Kementerian Pertanian, baru sebatas retorika belaka. “terdapat contohnya Jika Kementerian Pertanian pernah berhasil? Segala macam acara, hanya sekadar acara semata. Kebijakan (harus tanam) dan sasaran swasembada bawang putih saja, gak jelas lagi hasilnya,” istilah Dwi.
Dwi menuturkan, ketidakberhasilan peningkatan produksi sendiri mampu dilihat dari data impor delapan komoditas pangan utama yang terus meningkat. dia menyebut, pada tahun 2008, ada 8 juta ton komoditas pangan yang diimpor.
Dimana 10 tahun lalu, volumenya melonjak mencapai 27,6 juta ton. Sedikit menurun di tahun 2019 sebagai 25 juta ton, kemudian kembali semakin tinggi menjadi 26 juta ton di 2020 dan naik lagi menjadi 27,7 juta ton pada 2021.
Selain meningkatnya permintaan, kenaikan impor pangan ini terjadi sebab adanya perbedaan harga komoditas pangan lokal serta impor. Harga komoditas yang lebih murah menggunakan sejumlah insentif tarif berdasarkan Dwi akan membuat petani usang kelamaan enggan berproduksi.
akibat rendahnya produksi pangan, Peneliti INDEF Rusli Abdullah menyatakan, impor pun menjad andalan buat memenuhi kebutuhan konsumsi yg terus semakin tinggi. Sayangnya, berdasarkan Rusli impor kerap dilakukan dalam timing yg tepat.
“Selama pandemi tidak terdapat timeline yang benar soal impor, justru dilakukan waktu panen (dalam negeri) berlangsung,” papar Rusli. menurut dia, buat melakukan impor dengan sempurna, Kementerian Pertanian seharusnya menyediakan data yang valid.
Dwi menegaskan, data yang valid dibutuhkan agar waktu impor dilakukan tidak menggempur harga petani. “kalau kita butuhnya 40, impornya 60, ya kasihan petaninya,” kata Rusli.
Rusli mencontohkan, pada tahun 2018, pemerintah telah mengunakan citra satelit buat menghitung luasa huma padi. Hal ini menghasilkan hitungan yg lebih seksama terkait lahan dan produksi beras. “sekarang beras aman. tak ada kisruh kenaikan harga sejak 2018. karena data yang valid dikeluarkan oleh BPS. Jadi tak mampu main-main lagi sekarang,” kentara beliau.
khusus soal daging, Rusli melihat Kementerian Pertanian jua belum fokus buat mengurusi problem kekurangan pasokan yg wajib ditutup sang impor. “Kenapa selama ini pemerintah tidak menciptakan peternakan terpusat yg menyediakan daging? mampu tanyakan ke Kementerian Pertanian saya melihatnya ini belum sebagai prioritas. Ini karena penekanan permanen di beras, penyediaan binatang anggarannya tak terdapat,” tutur Rusli. Ke depannya, Rusli meminta terdapat dukungan politik, supaya pemerintah mampu mengembangan peternakan sapi berskala akbar.
