Peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menyatakan sistem pertanian berkelanjutan harus menjadi tanggung jawab beserta, yakni penghasil kebijakan, penghasil pangan, konsumen, dan petani.
“Sistem pertanian yg berkelanjutan dalam pemahaman kami tidak harus menjadi tanggung jawab petani saja,” ujar dia dalam sebuah webinar, Jakarta, Selasa.
waktu tahu bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab terhadap sistem pertanian berkelanjutan, ucapnya, maka akan lebih praktis mengapresiasi manfaat dari praktek yg berkelanjutan.
misalnya, ada aktivitas pertanian pada daerah hulu sungai pada daerah sirkulasi sungai yang dikerjakan secara sembarangan sebagai akibatnya mengakibatkan polusi buat air minum.
Konsekuensi asal hal tersebut merupakan dibutuhkan implementasi sistem pertanian berkelanjutan pada daerah peredaran sungai itu, mirip melalui penanaman pohon pada hulu sungai.
sebab penanaman pohon memerlukan biaya , maka petani bisa memperoleh pembayaran jasa lingkungan asal perusahaan air tertentu.
CIPS . . .
“Jadi memang fungsinya tidak hanya secara eksklusif ke lingkungan, tetapi juga buat men-encourge (mendorong) manfaat sosial melalui anugerah bonus ekonomi contohnya,” celoteh beliau.
pada hal ini, Aditya menilai peran asal pengambil kebijakan ialah memberikan kompensasi secara pribadi.
“Jangan hingga misalnya kebijakan yang meng-encourage konversi lahan hutan buat memenuhi kebutuhan pangan,” pungkasnya.
sementara itu, Jika sistem pertanian berkelanjutan hanya dipahami menjadi tanggung jawab petani, tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu people, planet, serta prosperity tak akan berjalan seiringan.
contohnya, kata Aditya, memberlakukan standar atau sertifikasi tertentu buat produk pertanian mungkin dapat mendatangkan manfaat lingkungan mirip berkurangnya polusi berasal penggunaan kimia secara hiperbola/residu berbahaya buat konsumen.
“tetapi pada sisi lain, kan ini biaya buat petani. Jadi manfaat ekosistemnya tidak berjalan beriringan dengan manfaat ekonomi,” kata dia.
