Cegah Alih Fungsi…
Kota Sukabumi berupaya cegah alih fungsi lahan pertanian dengan memperluas lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B). Hasilnya di tahun ini terdapat tambahan luasan LP2B Pemerintah Daerah serta berdikari menjadi 44.tiga hektare.
Data yang diperoleh menjelaskan, total luasan huma pertanian di Kota Sukabumi mencapai kurang lebih 1.389 hektare. Penambahan lahan LP2B ini mengemuka dalam aktivitas serah terima aset pemda lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) asal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) pada Balai Kota Sukabumi, Kamis (16/12).
” Kami berkomitmen buat terus menambah LP2B baik pemda serta berdikari,” ujar kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan. Khususnya LP2B mandiri yang setiap tahun didorong buat naik.
misalnya terang Andri, di 2021 yang awalnya LP2B ditargetkan 10 hektare tetapi kini melebihi sasaran mencapai 12.8 hektare. sebagai akibatnya kini total LP2B pada Kota Sukabumi mencapai 44,tiga hektare menggunakan rincian 31,lima hektare milik Pemerintah Daerah dan 12,8 hektare berasal mandiri petani.
Sejalan menggunakan perda nomor 1 tahun 2016 mengungkapkan ketika masyarakat ikut acara LP2B maka menjadi tanggungjawab DKP3 menyampaikan bonus. misalnya bantuan benih, pupuk, serta ketika ada jaringan irigasi bermasalah dapat dibantu dalam mengatasinya.
Harapannya lanjut Andri, lahan LP2B pada Kota Sukabumi mencapai seluas 321 hektare. Upaya ini diharapkan terwujud hingga 2023 mendatang. Bila areal sawah sudah masuk LP2B, maka lahan tersebut tidak mampu dialihfungsikan baik menjadi perumahan atau lainnya. sebagai akibatnya hal ini akan memperkuat ketahanan pangan sebuah wilayah.
” pemkot Sukabumi mendorong tercapainya sasaran LP2B serta proteksi terhadap petani,” tutur Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. sebab dalam revisi RTRW (planning rapikan Ruang wilayah-red), terkait LP2B pemerintah sentra meminta pemda mempersiapkan serta merampungkan sasaran pencapaian LP2B.
antara lain menciptakan konvensi serta komitmen terkait LP2B.Fahmi mengatakan, LP2B akan berat Jika ditanggung Pemerintah Daerah semata menggunakan syarat keuangan terbatas.
sebagai akibatnya dilakukan beberapa terobosan mengajak para petani agar bisa bergabung menggunakan LP2B berdikari. Harapannya luasan LP2B akan terus dimaksimalkan hingga 2023 akan dipenuhi. ” intinya ada komitmen kuat pemda, apakah LP2B pemda atau LP2B mandiri,” cetus Fahmi.
untuk petani yg masuk LP2B berdikari, istilah Fahmi, maka pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan insentif spesifik sebab petani memberikan dukungan supaya tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. di sisi lain iuran pertanggungan bagi petani telah diberikan kepada 31 orang dan ke depan akan terus ditambah. Kasie Pembiayaan Pertanian Dinas tanaman Pangan dan Holtikulura Jawa Barat Mira Karmina menuturkan, pemprov menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota pada menambah luasan LP2B. Hal ini menjadi bagian dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
